Kapuah Utara, I Xpost.Listberita — Demokrasi di tingkat nagari kembali diuji. Namun kali ini, bukan oleh perbedaan pilihan politik, melainkan oleh serangkaian manuver yang diduga sistematis dan terstruktur, yang justru dilakukan oleh mereka yang semestinya menjadi penjaga proses demokrasi itu sendiri.
Polemik gagalnya Prima Yunila Masta, S.PdI, M.Pd—akrab disapa Nila—menjadi calon Wali Nagari Kapuah Utara, Kecamatan XI Koto Tarusan, membuka tabir praktik kotor yang diduga telah lama menjadi “tradisi sunyi” dalam penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) di Kabupaten Pesisir Selatan.
kepada awak media, Camat XI Koto Tarusan, Nurlaini, SE, MS, menyampaikan pengakuan yang justru dipatahkan oleh fakta versi Nila. Camat mengklaim telah mengundang seluruh bakal calon untuk menghadiri mediasi di kantor camat pada Rabu (19/12), termasuk Nila, dan menyebut hasil mediasi tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani semua pihak.
Namun Nila membantah keras. Ia menegaskan tidak pernah dilibatkan dalam proses mediasi sebagaimana diklaim. “Saya hanya diminta menandatangani daftar hadir, lalu diminta menunggu di luar ruangan. Tidak ada mediasi, tidak ada penandatanganan berita acara,” tegasnya.
Lebih jauh, kebohongan itu—menurut Nila—tidak berdiri sendiri. Camat juga mengakui memiliki kewenangan untuk menunda atau meninjau ulang keputusan panitia Pilwana nagari. Ironisnya, kewenangan tersebut tak pernah digunakan, meski Camat mengetahui adanya kejanggalan serius dalam proses penyaringan calon.
Narasi serupa juga disampaikan Ketua Panitia Pilwana Kapuah Utara, Azwin. Ia menyebut kegagalan Nila sebagai hasil rapat pleno yang dipimpin Ketua Bamus, Erimarzon, dengan membuka surat aspirasi sesuai ketentuan. Klaim ini kembali dibantah Nila. Menurutnya, ketentuan pembukaan surat aspirasi hingga pukul 23.59 WIB justru dilanggar secara terang-terangan. Panitia menutup proses pembukaan surat aspirasi pada pukul 12.00 siang—sebuah keputusan sepihak yang mencederai asas keadilan dan transparansi.
“Ini bukan kesalahan teknis. Ini pola,” ujar Nila. Ia menduga kuat adanya kesepakatan bersama untuk menyingkirkannya dari kontestasi. Dugaan praktik suap pun mencuat, terutama terkait sikap Camat yang memilih tidak menjalankan kewenangannya, serta peran Pengawas Pilwana, Revy Anwar, dan Ketua Bamus.
Upaya konfirmasi kepada para pihak yang disebutkan berujung pada kebungkaman. Pengawas Pilwana dan Ketua Bamus tak merespons panggilan telepon maupun pesan WhatsApp. Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi, juga memilih diam.
Diamnya para pejabat ini memperkuat kesan bahwa persoalan Pilwana Kapuah Utara bukan sekadar konflik lokal, melainkan cerminan dari praktik yang telah mengakar. Demokrasi dirusak bukan oleh rakyat, tetapi oleh elite birokrasi dan penyelenggara yang bermain mata.
Lebih ironis lagi, Bupati Pesisir Selatan, Hendra Joni, disebut hanya menunjukkan kemarahan normatif dalam apel pagi—sebuah gestur yang dinilai sebatas pencitraan. Ketika Nila datang langsung ke rumah dinas untuk meminta keadilan, ia justru dibiarkan menunggu berjam-jam di luar, tanpa satu menit pun diberi kesempatan untuk bertemu.
Di titik ini, demokrasi bukan hanya gagal, tetapi sengaja digagalkan. Jika praktik semacam ini terus dibiarkan, Pilwana bukan lagi ruang kedaulatan rakyat, melainkan panggung transaksi kekuasaan. Kapuah Utara hanyalah satu contoh; pertanyaannya kini, berapa banyak nagari lain yang mengalami nasib serupa di Pesisir Selatan? ( Aris )